Buat Konten Prank ke Kepolisian, Pakar Hukum UNAIR: Tindakan Tidak Menghormati Fungsi Hukum

SURABAYA – Konten prank laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan menghebohkan masyarakat. Menanggapi hal itu, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Brahma Astagiri SH MH memberikan tanggapan, Senin (10/10/2022).

Brahma menyebutkan bahwa tindakan prank tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang tidak menghormati fungsi hukum. Terutama fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Fungsi hukum, katanya, adalah sarana dalam mewujudkan keadilan.

Baca juga: Pakar UNAIR Ulas Peran Implementasi dan Urgensi Hukum Administrasi Perizinan Peristiwa Wadas

“Oleh negara, pintu gerbang penegakan hukum pidana itu diletakkan pada institusi Polri. Nah, kok,  dibuat mainan seperti konten prank ini, seolah-olah tidak menghargai sama sekali fungsi kepolisian sebagai fasilitas yang telah disediakan oleh negara, ” terangnya

Dapat Dipidana

Baca juga: Komitmen dengan PBB, UNAIR Siap Cegah dan Tangani Kasus Kekerasan Seksual

Selanjutnya, Brahma menjelaskan tentang Pasal 220 KUHP yang dikatakan dapat menjadi pasal persangkaan tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasal 220 KUHP berbunyi “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Brahma memaparkan bahwa secara formal laporan KDRT yang dilakukan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan belum diproses. Sehingga kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan tentang urgensi perlunya membawa tindakan prank laporan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini menjadi tindak pidana. 

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Jadi Hal Utama dalam Legalitas Pertambangan di Desa Wadas

Akan tetapi, Brahma menilai bahwa prank laporan terhadap fasilitas publik seperti kepolisian ini harus ditindaklanjuti. “Bahkan jika di Eropa yaitu England dan Wales, tindakan semacam ini minimal bisa dikategorikan sebagai anti social behaviour offense atau ASBO karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak menghargai kepolisian sebagai fasilitas pelayanan publik yang disediakan negara, ” jelasnya.

Baca juga: FH UNAIR Kembali Wakili Indonesia dalam Putaran Internasional Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2022

Unsur-Unsur Pasal 220 KUHP

Brahma menilai, meskipun Baim Wong dan Paula Verhoeven telah melakukan klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian, kepolisian tetap memiliki wewenang penyelidikan. Adapun unsur-unsur Pasal 220 KUHP yaitu adanya tersangka, melakukan perbuatan memberitahukan tindak pidana, tindak pidana yang diadukan tidak dilakukan atau tidak terjadi, dan sanksi paling lama satu tahun empat bulan.

Baca juga: Datangkan Berbagai Ahli Hukum, FH UNAIR Gelar Webinar Peninjauan Peristiwa Wadas

Akan tetapi, Brahma juga menjelaskan bahwa klarifikasi dan takedown konten prank terhadap kepolisian yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven dapat menjadi alasan peringanan pemidanaan. “Namun sekali lagi apakah perlu diproses pidana atau tidak (tindakan Baim Wong dan Paula Verhoeven ini, Red), tergantung pendekatan aparat kepolisian, ” jelasnya. (*)

Penulis : Tristania Faisa Adam

Editor : Binti Q Masruroh